Rabu, 13 Desember 2017
   EN   

P Profil Sekretariat BKIPM

BKIPM menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
  2. pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
  3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
  4. pelaksanaan administrasi BKIPM; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut BKIPM, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. BKIPM dipimpin oleh Kepala Badan. BKIPM mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.

Susunan Organisasi

  1. Sekretariat Badan;
  2. Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan;
  3. Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
  4. Pusat Standardisasi, Kepatuhan, dan Kerja Sama; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional


Sekretariat Badan

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan badan. Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan penyerasian, penyusunan rencana, program, anggaran, pengendalian, monitoring, evaluasi kinerja kegiatan dan kerja sama program di bidang karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan;
  2. pelaksanaan administrasi, pengelolaan, pengembangan dan tata usaha kepegawaian dan jabatan fungsional, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
  3. pelaksanaan perbendaharaan, administrasi keuangan, BMN, dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta pelaksanaan urusan persuratan, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan; dan
  4. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum, kehumasan, layanan pengaduan, pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi, pengembangan sistem informasi, pengelolaan data, pelaporan dan publikasi.


Sekretariat Badan terdiri atas:

  • Bagian Program, Monitoring, dan Evaluasi;
  • Bagian Kepegawaian dan Organisasi;
  • Bagian Keuangan dan Umum; dan
  • Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Informasi.


Bagian Program, Monitoring, dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan rencana, program, anggaran, kerja sama, monitoring, evaluasi dan laporan di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan. Bagian Program, Monitoring, dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan kerja sama program di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan;
  2. penyiapan bahan monitoring kinerja di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan; dan
  3. penyiapan bahan evaluasi dan laporan kinerja di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan


Bagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, mutasi pegawai, tata usaha kepegawaian dan jabatan fungsional, penataan organisasi dan tatalaksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Bagian Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan perencanaan, pengembangan, mutasi, dan disiplin pegawai;
  2. penyiapan bahan pengelolaan administrasi jabatan fungsional dan tata usaha kepegawaian; dan
  3. penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.


Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta tata usaha. Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan pengelolaan perbendaharaan dan administrasi keuangan;
  2. penyiapan bahan pengelolaan BMN, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan rumah tangga; dan
  3. pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan, dan kearsipan.


Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, hubungan masyarakat, layanan pengaduan, pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi, pengembangan sistem informasi, pengelolaan data, pelaporan, dan publikasi. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan;
  2. penyiapan bahan pelaksanaan kehumasan dan layanan pengaduan;
  3. penyiapan bahan pengelolaan sarana, prasarana, dan pengembangan sistem informasi; dan
  4. penyiapan bahan pengelolaan data, pelaporan, dan publikasi

Search